Swara Pendidikan.co.id (Kotakembang, Depok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, hari ini memaparkan hasil reses masa sidang pertama tahun 2022 pada rapat paripurna. Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad Yusufsyah Putra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.
Sebanyak tujuh fraksi menyampaikan laporan hasil reses. Antara lain, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Rapat paripurna tersebut berlangsung secara virtual, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok Moh Hafid Nasir mengungkapkan, kegiatan Reses anggota DPRD di luar Masa Sidang untuk turun ke daerah pemilihannya.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi.
“Reses DPRD Depok bulan Januari 2022 ini, seluruh anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah mengadakan kegiatan temu masyarakat di Dapil (Daerah Pemilihan) masing- masing, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan reses dilakukan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD,” terang Moh Hafid Nasir dalam Laporan Kegiatan Reses Bulan Januari 2022, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (11/02/2022).
Lebih jauh Hafid Nasir menjelaskan, untuk Dapil Wilayah Kecamatan, diantaranya Kecamatan Pancoran Mas dikunjungi H. Moh. Hafid Nasir dan H. Imam Musanto, S.Pd. Begitu Beji – Cinere – Limo, T. Farida Rachmayanti, S.E., M.Si, dan H. T.M. Yusufsyah Putra.
Dapil Kecamatan Cimanggis Dra. Sri Utami, M.M. Ade Supriyatna, S.T. K, Sukmajaya, Muhammad Supariyono, Amd.Ak dan Hengky, S.T. Kecamatan Cilodong – Tapos Qurtifa Wijaya, S.Ag dan Ade Firmansyah, SH, Kecamatan Cipayung – Sawangan – Bojongsari, Habib Syarif Ghasim Husin Al Attas serta H. Khairulloh.
Dia menambahkan, dalam Reses ini, aspirasi disampaikan warga Depok di kelompokkan per komisi, yaitu, Komisi A membidangi Pemerintahan, Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi C , Bidang Pembangunan dan Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat, jelasnya.
Rekomendasi Fraksi PKS
Untuk itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan rekomendasi terkait kasus positif Covid Varian Omicron masih tinggi di Depok perlu terus dipantau, juga diantisipasi pencegahan dan penanganannya, meski fatality rate (angka kematian) terbilang rendah.
“Kebijakan Prokes diterapkan secara maksimal. Langkah pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi, terus dikawal oleh Pemkot bekerja sama dengan berbagai elemen Swasta, Masyarakat, dan Media,” jelasnya.
Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup masih menjadi aspirasi dan perhatian warga Depok. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar program perbaikan jalan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan.
Penanganan potensi banjir dan genangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran sungai, termasuk pembuatan sumur resapan menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau, harus terus dilaksanakan, ungkapnya.
Begitu pula mengenai perbaikan sarana ibadah (masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.
Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan fasilitasi penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi, UMKM dan lainnya, katanya.
Terkait kegiatan Musrenbang, PKS meminta Bappeda mensosialisasikan data terkini seputar kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan warga, serta panduan penyusunan usulan program kegiatan dari masyarakat, agar usulan kegiatan dari masyarakat tidak dominan berupa pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan sejenisnya saja, melainkan lebih variatif dan sesuai arahan dan skala prioritas berbasis data terkini dari Bappeda. (gus)
