Swara Pendidikan.co.id (DEPOK) – Dinas Pendidikan Kota Depok menggelar forum rencana kerja (Renja) Disdik tahun 2022 secara virtual di ruang rapat besar kantor Dinas Pendidikan, gd. Dbaleka lantai 4. Kamis (18/2/2021).
Pada renja tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin memaparkan rencana kegiatan dan anggaran di tahun 2022. Terdiri dalam 6 program, 13 kegiatan, dan terbagi dalam 47 sub kegiatan, dengan Pagu Anggaran Rp 736.198.026.744,00.
Selain itu, Kadisdik juga angkat suara terkait ribuan siswa lulusan SD yang belum tertampung di sekolah negeri maupun swasta di kota Depok. Dia menyebut ada sekira kurang lebih 7 ribu siswa lulusan usia SD di kota Depok.
“Untuk itu, kita akan fasilitasi siswa lulusan SD ke swasta dan juga menambah daya tampung dengan membuka sekolah negeri baru dengan harapan bisa meningkatkan APK (angka Partisipasi Kasar) di SMP yang masih di bawah 100 persen,” ujar Thamrin.
Soroti penyelenggaraan pendidikan di swasta
Sejumlah permasalahan terkait penyelenggaraan pendidikan di swasta juga disorot pada Renja ini. Mulai dari izin operasional sekolah swasta yang tidak dibarengi dengan standar layanan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, izin memimpin, sampai pada penahanan ijazah siswa.
Misalnya Thamrin menyebut, untuk pendirian sekolah harus memenuhi beberapa syarat minimal. Untuk SD minimal memiliki 6 ruang kelas, dan SMP minimal 3 ruang kelas.
“Ini baru punya 2 kelas sudah mengajuka izin operasional. Sudah gitu belum lama beroperasi, sudah minta diakreditasi. Padahal pendiriannya saja juga tidak dibarengi dengan standar layanan pendidikan. Nanti kalau tidak kami proses Disdik disalahkan, padahal kan memang aturannya begitu,” ungkap Thamrin.
Bahkan lanjutnya, sekarang untuk izin memimpin, seorang Kepala Sekolah harus punya sertifikat pendidik. “Jadi kalau tidak punya sertifikat pendidik tidak bisa dikeluarkan izinnya,” tandasnya.
Problem lainnya lanjut Thamrin, minimnya sarana prasarana serta mahalnya biaya pendidikan di swasta menyurutkan minat orang tua menyekolahkan anak di swasta.
“Jadi jangan salahkan Disdik jika ada sekolah swasta tidak ada siswanya. Begitu tidak ada siswanya, lagi-lagi yang disalahkan Disdik, padahal konsumen melihat sendiri ada berapa ruangannya. Ada musholanya apa tidak, ada labnya apa ga. Sekarang yang fasilitasnya sudah lengkap saja masih dipungut uang bangunan. Seharusnya kalau sarana pendidikannya sudah lengkap, uang pembangunannya di nolkan. Tinggal sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) nya saja yang dikenai ke siswa. Ini sebabnya masyarakat menilai sekolah di swasta itu mahal dan sebagainya,” papar Thamrin menyoroti sekolah swasta.
Terkait SPP, sekolah swasta juga diminta agar pembiayaan pendidikan transparan. Pasalnya swasta juga menerima BOS APBN.
“Berapa BOS APBN yang diterima, berapa anggaran yang sudah dialokasikan untuk siswa dan sebagainya. Setelah semuanya dihitung besarannya, barulah berapa besaran SPP yang harus dibebankan ke siswa. Ini terkadang tanpa melihat dasar itu, tiba-tiba SPP sekian rupiah,” tukasnya.
“Belum lagi hal-hal lainnya terkait dengan penahanan ijazah dan sebagainya,” kata Thamrin lagi.
Karena itu kedepan, dikatakan Thamrin, Dinas Pendidikan akan membenahi layanan-layanan tersebut, termasuk harus membuat pernyataan terkait dengan blanko ijazah.
“Kami akan mintai pertanggung jawaban tahun itu juga untuk penyaluran blanko ijazah kepada siswa. Apakah semua siswa yang lulus sudah diberikan apa belum, sehingga tidak ada lagi sekolah menahan ijazah. Ijazah itu adalah hak setiap siswa. Begitu juga dengan raport. karena itu wajib diberikan oleh sekolah,” papar Thamrin.
Anggaran Pendidikan
Terkait anggaran pendidikan, diakuinya alokasi anggaran sudah mencapai angka diatas 20 persen. Hanya sayangnya BOS APBN, DAK untuk fisik dan non fisik, termasuk DAK untuk PAUD, masuk di dalam komponen yang 20 persen itu . Termasuk gaji dari pusat melalui DAU.
“Jadi kalau murni diluar yang 20 persen tadi, anggaran pendidikan kita sangat minim. Karena memang dibidang pendidikan banyak yang non fisiknya. Peningkatan kompetensi guru termasuk dalam non fisik,” ungkapnya.
Kemudian juga disampaikan kadisdik, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, anggaran pendidikan kota Depok sudah di atas 30 persen, tetapi di tahun 2021 ini sekarang anggarannya hanya 20,55 persen, itu pun informasinya akan direkognisi kembali. Kata Thamrin.
“Ini yang kami khawatirkan jika anggaran pendidikan terus menurun. Makanya kami ungkap di forum ini,” tuturnya.
“Bayangkan bapak-ibu sekalian, jika dikurangi 15 persen saja makin berkurang alokasi dari yang 20 persen, ini tentunya menyalahi undang-undang. Kenapa ini kita sampaikan di forum renja, agar di tahun 2022 jangan sampai anggaran pendidikan kita makin turun lagi, bahkan kurang dari 20 persen untuk bidang pendidikan,” ungkapnya.
Thamrin berharap anggaran pendidikan yang 20 persen jangan sampai terjadi pengurangan. “Minimal bisa tetap bertahan di angka 20 persen,” harapnya.
Sebab menurutnya, alokasikan anggaran yang 20 persen saja masih banyak yang tidak bisa teralokasikan karena terbentur pagu anggaran. Misalnya untuk peningkatan kompetensi guru, padahal masih banyak guru-guru di Depok yang harus dibenahi. imbuhnya.
Pengelolaan Pendidikan
Selanjutnya untuk perencanaan kegiatan dan anggaran di tahun 2022 Thamrin menjelaskan, awalnya Disdik mengulirkan 10 program, tetapi dipangkas menjadi 6 program, disesuaikan dengan Permendagri 90/2019. Untuk anggaran ada kenaikan kurang lebih sebesar Rp10 milyar dari anggaran di tahun 2021 kemarin.
Anggaran tersebut sudah termasuk didalamnya ada BOS APBN yang rata-rata baik di SD maupun SMP kisarannya Rp150 milyar, BOS APBD, Hibah ke sekolah swasta dan juga program siswa miskin.
“Semuanya masuk di program pengelolaan pendidikan. Kalau dulu adanya di BKD, termasuk hibah, sekarang ada di program pengelolaan pendidikan,” paparnya.
Kemudian untuk bansos siswa miskin di SMA tetap dianggarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Juga bantuan untuk peningkatan SPM yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan itu masuk di dalam komponen BOS APBD Kota.
Program pengembangan kurikulum
Untuk Program pengembangan kurikulum, Dinas pendidikan mengalokasikan sekira Rp 665.900.000 untuk peningkatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Kemudian peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk gaji guru honor yang ada di sekolah negeri masuk dalam komponen tersebut.
Sarana Prasarana
Untuk sarana prasarana (Sarpras), di tahun 2022, Disdik mengupayakan beberapa penambahan SMP Negeri. Sedangkan untuk SMP Terbuka 3, 8, 9, 10, dan SMP Terbuka 12 Semuanya ditutup, menjadi SMP Reguler.
Untuk SMP Negeri baru, diupayakan ada penambahan di kecamatan Cipayung karena hanya memiliki satu sekolah, yaitu SMP Negeri 9. Rencananya ada penambahan SMP Negeri yang lokasinya dijalan raya Citayam. Dengan adanya tambahan SMPN di wilayah Cipayung, harapannya 5 ribu lulusan usia SD di Cipayung ini, minimal 30 persen bisa tertampung.
Kemudian di Kecamatan Cilodong, juga akan ditambah satu SMP Negeri karena baru ada satu SMP Negeri 6. Lokasinya sekitaran jalan raya Bogor. Begitu pun di Kecamatan Limo, hanya satu SMP Negeri 13, juga akan ditambahkan satu SMP Negeri.
Untuk Madrasah Tsanawiyah ataupun Madrasah Ibtidaiyah, Disdik juga tengah mengupayakan adanya penambahan. Lokasinya juga sudah ada dibeberapa titik.
Selain penambahan SMP Negeri, Disdik juga akan membangun SMP berbasis Olah raga guna menampung anak-anak yang punya bakat dibidang olahraga.
Sekolah khusus kelas olah raga ini nantinya bekerjasama dengan KONI Depok, lokasinya diwilayah kec. Pancoran Mas atau ada disekitaran KONI.
“Kita harapkan dengan adanya sekolah berbasis olah raga, anak-anak tidak terbebani lagi dengan akademik yang cukup melelahkan bagi atlet, terutama bagi anak-anak yang sedang mengikuti kejuaraan,” papar Thamrin.
Selanjutnya, terkait sarana peningkatan di bidang SD, ditahun 2022 Disdik akan gulirkan kegiatan AKM (Asesmen Kompetensi Minimal). AKM ini menurut Thamrin bukan pengganti UN tetapi kompetensi minimum yang dilakukan di setiap sekolah. Apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian atau belum sehingga standar ini bisa terkait dengan siswanya, bisa terkait gurunya, atau bisa juga terkait dengan lingkungan.
“Kita akan usulkan minimal setiap SD ada 10 siswa untuk diberikan laptop karena AKM nya berbasis online. Kalau di SMP seluruhnya sudah terpenuhi karena sejak 2017 sudah berbasis komputer,” tuturnya.
Terkait pengadaan mebeuler, Disdik juga berencana mengganti seluruh mebeuler di setiap satuan pendidikan Negeri baik SD maupun SMP. Dengan mebeuler standar diharapkan satu siswa satu meja dan satu kursi. Kedepan tidak ada lagi siswa yang berdempet-dempetan duduknya berdua atau bertiga.
Kemudian terkait kesejahteraan guru swasta, di tahun 2022 ini Dinas Pendidikan mengupayakan anggaran guru swasta menjadi Rp300 ribu per bulan dari yang sebelumnya di tahun 2021, hanya dianggarkan sebesar Rp100 ribu per bulan.
Begitupun untuk guru honor di sekolah negeri, Disdik mengupayakan mulai dari TK, SD, SMP semua penggajian guru honorer di sekolah negeri sama. yang membedakan hanya masa kerja dan pendidikan.
Terkait dengan jaminan kesehatan, Disdik menegaskan, pemerintah hanya menanggung 4 persen, satu persennya menjadi kewajiban atau tanggungan guru honor.
“Satu persennya dihitung dari UMK terendah kota Depok, yaitu Rp 4,3 juta. Jadi kalau satu persennya, hanya Rp 43 ribu per bulan, tapi fasilitas pelayanannya kelas 2 dari BPJS Kesehatan,” kata Thamrin.
Terakhir, terkait dengan budaya lokal. Mulai tahun ajaran 2021/2022 akan dimasukan muatan lokal. Terkait budaya lokal Kota Depok. Thamrin mengatakan, bukan untuk memisahkan dari provinsi Jawa Barat, tetapi lebih mengenalkan budaya-budaya yang ada di kota Depok. Misal makanannya, tempat-tempat sejarahnya, atau situs-situs lainnya terkait dengan pengayaan anak terhadap budaya yang ada di kota Depok. Tujuannya untuk memperkuat karakter siswa termasuk penguatan lokal yang ada di kota Depok.
Diakhir paparan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin berharap apa yang telah dilakukan Disdik dari tahun ke tahun bisa memberikan manfaat buat dunia pendidikan di Kota Depok dan bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder dibidang pendidikan. (Agus)
