Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia untuk Lima tahun ke depan. Visi besar yang diusung adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, mandiri, dan berdaulat, dengan fokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara optimal, produktif, dan berkelanjutan.
Pemerintah yang dipimpin Presiden ke 8 ini berfokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan Indonesia secara maksimal dan tetap menjaga kelestariannya. Langkah-langkah strategis yang diambil antara lain (1) Pengembangan Sektor Perikanan; (2) Hilirisasi dan Ekspor; (3) Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan; serta (4) Kemitraan dan Investasi.
1. Pengembangan Sektor Perikanan
Program pengembangan perikanan yang diluncurkan mencakup antara lain meningkatkan produksi budidaya perikanan (akuakultur) di laut, pesisir, dan darat, memodernisasi armada penangkapan ikan tradisional dan alat tangkap, serta merevitalisasi sentra-sentra perikanan terpadu di berbagai wilayah pesisir dan pulau. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan industri hilir perikanan, termasuk pengolahan, pengemasan, dan ekspor produk perikanan yang memenuhi standar global.
Program pengembangan perikanan yang dimaksud tidak hanya dari sisi produksi, tetapi pemberian dukungan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan rumah tangga, serta koperasi dan UMKM di sektor perikanan. Dukungan finansial, subsidi peralatan dan bibit, serta pendampingan teknis menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan skala kecil. Tujuannya jelas, meningkatkan produksi perikanan nasional!
2. Hilirisasi dan Ekspor
Penekanan pentingnya hilirisasi sektor perikanan menjadi keniscayaan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan Indonesia. Kebijakan hilirisasi ini bertujuan untuk (Pertama) mendorong pengembangan industri pengolahan perikanan di dalam negeri. Upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan industri pengolahan perikanan di dalam negeri mencakup peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, akses pembiayaan, sinergi dengan sektor lain, pengembangan standar mutu, dan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu. (Kedua) meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global mencakup penerapan standar mutu internasional, penguatan sistem pengawasan mutu, dorongan inovasi teknologi, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. (Ketiga) menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Kerangka ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir mencakup dorongan penciptaan lapangan kerja inklusif, pengembangan program pelatihan, fasilitasi akses kepada sumber daya, pengembangan ekowisata bahari, dan penguatan peran koperasi.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar ekspor bagi produk perikanan Indonesia melalui berbagai diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan internasional.
3. Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan
Pemerintahan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia adapun kebijakan dan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, antara lain: (1). Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Upaya ini mencakup penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas pengawasan, penindakan tegas terhadap pelaku IUU Fishing, penguatan kerjasama internasional, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat; (2). Pemerintah menetapkan kuota penangkapan ikan yang berbasis pada kajian ilmiah untuk memastikan populasi ikan tetap lestari. Upaya ini mencakup penetapan kuota berdasarkan kajian ilmiah, pelibatan ahli dan lembaga riset, monitoring dan evaluasi kuota, penyesuaian dinamis kuota, dan pengembangan sistem zonasi perikanan; (3). Pemerintah juga mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk melindungi ekosistem laut yang rentan. Upaya ini berfokus pada perluasan cakupan kawasan konservasi, peningkatan efektivitas pengelolaan, pengembangan model pengelolaan partisipatif, pemulihan ekosistem laut yang rusak, dan integrasi dengan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui tiga strategi utama: memerangi penangkapan ikan ilegal, menetapkan kuota penangkapan dan mengembangkan kawasan konservasi.
4. Kemitraan dan Investasi
Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah penting guna mendukung pengembangan sektor perikanan antara lain dengan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pihak swasta, baik dalam negeri maupun asing, mempermudah perizinan, menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal, memfasilitasi kemitraan antara investor dan masyarakat, mendorong investasi dalam teknologi perikanan, serta meningkatkan peran BUMN. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan di sektor perikanan.
Penjelasan yang lebih rinci mengenai upaya pemerintah dalam mempermudah perizinan investasi di sektor perikanan, antara lain mencakup: Penyederhanaan prosedur perizinan, Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penggunaan sistem perizinan online, Penetapan batas waktu yang jelas untuk setiap tahap perizinan, dan Penyediaan informasi yang transparan mengenai perizinan.
Pemberian insentif yang ditawarkan kepada investor di sektor perikanan, terdiri dari: Keringanan pajak penghasilan, Pembebasan Bea masuk untuk impor barang modal dan bahan baku, Insentif fiskal lainnya seperti pengurangan PBB dan insentif pajak untuk kegiatan R&D., Kemudahan akses lahan untuk pengembangan usaha perikanan, Penyediaan infrastruktur pendukung di kawasan-kawasan perikanan, dan Bantuan pembiayaan melalui kredit dengan suku bunga rendah atau penjaminan kredit.
Skema kemitraan antara investor dan masyarakat di sektor perikanan yang dibangun antara lain dengan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan antara investor dan masyarakat di sektor perikanan. Skema tersebut mencakup: Identifikasi dan seleksi mitra yang potensial, Penyusunan perjanjian kemitraan yang adil dan mengikat, Penyediaan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat lokal, Bantuan akses ke sumber daya yang diperlukan dan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
Fokus pemerintah dalam mendorong investasi guna pengembangan teknologi perikanan, menyisir bidang-bidang, seperti: Teknologi budidaya intensif, Alat tangkap ramah lingkungan, Sistem rantai dingin yang efisien, Teknologi pengolahan nilai tambah dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggerakkan investasi di sektor perikanan didorong pada hadirnya, antara lain: Investasi langsung oleh BUMN dalam proyek-proyek perikanan skala besar, Kemitraan strategis antara BUMN dan pihak swasta, Peran BUMN dalam penyediaan infrastruktur pendukung, Investasi BUMN dalam pengembangan teknologi perikanan, Pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat oleh BUMN dan Peran BUMN dalam menjaga stabilitas harga produk perikanan.
5. Dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Untuk mendukung Visi besar pemerintah tersebut, Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sudah menetapkan 5 program prioritas kerja yang mengacu pada, antara lain:
- Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Berdasarkan Zonasi: Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini mencakup penetapan kuota penangkapan ikan yang berbasis ilmiah, pengawasan yang ketat terhadap kegiatan penangkapan ikan, serta pengembangan sistem perikanan yang ramah lingkungan.
- Pengembangan Perikanan Budidaya Yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, penyediaan benih dan pakan berkualitas, serta pengembangan kawasan-kawasan budidaya yang terintegrasi.
- Bulan Cinta Laut: Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik dan internasional. Ini mencakup pengembangan industri pengolahan perikanan yang modern, peningkatan kualitas dan keamanan produk perikanan, serta promosi produk perikanan Indonesia di pasar global.
- Menjamin Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terjaga dengan Baik: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan lainnya. Ini mencakup penyediaan akses ke modal, teknologi, dan pasar, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kelautan dan perikanan.
- Perluasan 30% Kawasan Konservasi dari Seluruh Perairan di Indonesia: Program ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut yang penting bagi keberlanjutan perikanan. Ini mencakup penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan, rehabilitasi ekosistem laut yang rusak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi laut.
Upaya-upaya tersebut diatas bertujuan untuk menciptakan model bisnis perikanan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, serta masyarakat lokal. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada peran BUMN untuk menggerakkan proyek-proyek strategis di sektor ini.
Tantangan dan Harapan
Kebijakan pemerintahan di sektor perikanan dipastikan menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan sektor perikanan, didalamnya antara lain, dampak perubahan iklim terhadap produktivitas perikanan, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan dan rantai dingin (sistem yang terintegrasi untuk menjaga suhu produk perikanan), serta persaingan dengan negara-negara lain di pasar global.
Menyadari tantangan-tantangan ini, pemerintah perlu menetapkan kebijakan strategis untuk memastikan sektor perikanan tetap menjadi motor penggerak ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan praktik perikanan berkelanjutan, diversifikasi pendapatan masyarakat pesisir, dan penelitian varietas ikan tahan iklim; pembangunan infrastruktur perikanan yang modern seperti pelabuhan dan rantai dingin untuk meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah; serta peningkatan daya saing produk perikanan di pasar global melalui peningkatan kualitas, teknologi pengolahan, promosi, dan fasilitasi akses pasar.
Dengan komitmen yang kuat, kebijakan yang tepat, dan dukungan dari semua pihak, kita optimis bahwa sektor perikanan Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mencapai potensi penuhnya.
Sebagai warga Bangsa, kita semua berharap dan berdoa agar cita-cita luhur ini dapat terwujud, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat perikanan. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat kita semua. Aamiin yaa Allah yaa Rabbalalamiin. Merdeka…..merdeka! Mari kita songsong Indonesia Emas 2045 dengan optimisme sebagai wujud masyarakat yang religius. ***
Penulis: Dadan Zulkifli
Kepala Lembaga Penelitian dan Inovasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan,
Dosen Politeknik Ahli Usaha Perikanan
