SWARA PENDIDIKAN (DEPOK) – Dinas Pendidikan Kota Depok gelar Sosialisasikan bantuan sosial pembiayaan pendidikan melalui Kartu Depok Sejahtera (KDS) di aula lantai 10 Gedung Debaleka 2, Selasa (01/11/22).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid diikuti ratusan Kepala Sekolah Swasta jenjang MI, SD, MTs, dan SMP. Dihadiri dan dibuka oleh Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Depok yang akrab disapa IBH menyampaikan bahwa Kartu Depok Sejahtera (KDS) merupakan bagian dari 10 janji kampanye Idris-Imam.
“Kami paham betul bahwa Kota Depok memiliki banyak sekali masyarakat yang dari sisi kemampuan ekonomi sulit untuk membiayai sekolah bagi anak-anaknya, padahal dalam UUD 1945, pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Termasuk didalamnya Kota Depok,” terangnya.
IBH mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi semua warga yang harus diberikan perhatian. Kita paham betul bahwa peran swasta dalam pendidikan juga sangat penting.
“Banyak warga depok maunya negeri minded,” ungkap IBH prihatin.
“ke SD, SMP, SMA maunya negeri, kalau ga’ masuk negeri maunya bunuh diri. Bagus ga’ seperti itu. Ada bu, pak, yang mengancam saya seperti itu. Karena pengennya masuk ke sekolah negeri.
Ada seorang ibu sampe wa ke saya seperti itu. Pak Imam, ini anaknya kalau ga’ masuk ke sekolah negeri, dia akan bunuh diri.
Saya bilang, wah ini pernyataan yang mengancam saya, kan gitu. Saya bilang. Bu, bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Pertama, nanti yang bunuh diri itu akan mempertanggungjawabkan di alam kuburnya. Kedua, ibu sebagai keluarga malu, memiliki anak yang bunuh diri karena ga’ masuk ke negeri,” tutur IBH.
Negeri itu sangat terbatas, sebut IBH. Baik itu SMP maupun SMA. Maka jangan prinsipnya itu harus negeri, harus negeri. Padahal kita tahu, luar negeri itu lebih bagus daripada negeri, betul ya? Tetapi kenapa harus memilih negeri?
“saya secara pribadi sangat berterimakasih kepada sekolah-sekolah swasta, karena kalau tidak ada sekolah swasta, masyarakat Indonesia lama pinternya. karena tidak tertampung di negeri. Maka swasta harus dibantu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa,” katanya.
Menurut IBH, sekolah swasta, dalam beberapa hal juga harus dibantu. Pertama, terkait dengan bayaran siswa. Karena ketika orang mau masuk swasta biasanya banyak orang-orang yang ga’ mampu masuk ke swasta. Banyak orang-orang Depok ketika tidak bisa masuk ke negeri, maka pilihannya masuk ke swasta.
Kita sebagai pemerintah ingin dan berharap sekolah swasta, mutunya, kualitasnya, layanannya sama dengan negeri. Bahkan ada sekolah swasta yang lebih bagus daripada negeri.
Kedua, saya berharap mohon sekali bantuannya kepada saudara kita, atau anak-anak kita, atau tetangga kita, yang sudah wajib sekolah, harus sekolah. Jangan sampai ditemukan ondel-ondel, isinya anak-anak, manusia silver isinya anak anak, pengamen, pengamennya anak-anak.
Ini jangan ada lagi, karena akan memalukan kita, terutama kami sebagai Kepala Daerah, sebagai pemerintah. Seharusnya semua tokoh masyarakat punya rasa kasihan dan rasa malu kalau warganya usia sekolah malah mencari uang dijalan dengan aktifitas seperti itu.
Laporkan kepada kami, agar kami punya datanya. Kira-kira ini warga Depok apa bukan. Kira-kira mereka ngamen karena apa? Karena ga’ sekolah ga’ punya uang atau karena faktor ekonomi lainnya. Yang nanti kami carikan solusinya.
Kalau mereka ga’ sekolah karena ga’ punya uang maka Kartu Depok Sejahtera melalui beasiswa pendidikan akan kami berikan.
Jadi sampaikan ke kami, ke Lurah, ke Camat, atau ke saya tentang yang bersangkutan. Siapa anaknya, siapa orang tuanya, dimana tinggalnya, biar kami melalui dinas silahturahmi memberikan pemahaman dan pengertian dan menyekolahkan anaknya bisa masuk sekolah. Karena melalui pendidikan kita akan meningkat perekonomiannya.
Jangan sampai ada orang Depok hanya lulus SD, orang Depok hanya lulus SMP. Orang Depok itu minimal lulus SMA.
Bahkan kedepan orang depok harus ke jenjang D3, atau Sarjana. Karena tahun 2023 besok kita akan berikan beasiswa bagi mahasiswa warga Depok senilai Rp15 juta.
Kalau tahun ini, SD Rp 2 juta, SMP Rp 3 juta, dan SMA Rp 2 juta. Di 2023 ditambahkan mahasiswa Rp 15 juta.
Jadi adik-adik yang mendapatkan program ini dijenjang SMA, ketika kuliah dan IPK nya 2,75 maka bisa mendapatkan beasiswa itu. Syaratnya masuk dulu kuliah. Boleh kuliah dimana saja. Disemua universitas yang sudah ada kerjasama dengan Pemkot Depok. Asal IPKnya 2,75. Jelas IBH dalam sambutannya.
Anak supir yang kini menjadi Wakil Wali Kota Depok itu bersyukur, di tahun 2022 ini Pemerintah Kota Depok telah memberikan pembiayaan pendidikan atau beasiswa kepada 15455 siswa dari 510 sekolah jenjang SD, MI, MTs, dan SMP swasta.
“Untuk pembiayaan pendidikan, kami berikan lebih banyak kepada Madrasah Ibtidaiyah. Jika di SD swasta hanya 2268 siswa, maka di Madrasah Ibtidaiyah (MI), 6108 siswa. Begitu juga dengan SMP Swasta. Kami hanya berikan 1820 siswa. Sementara untuk MTs, 5259 siswa,” rincinya.
“Jadi jangan sampai ada image Kota Depok tidak memperhatikan Madrasah dan Tsanawiyah. Juga jangan ada lagi sekolah-sekolah swasta yang menahan ijazah siswanya. Kalau nanti ada pengaduan, ada ijazah yang ditahan oleh sekolah, maka nanti beasiswanya juga kami tahan,” tutup IBH.
Tempat yang sama, Ketua Panitia penyelenggara sosialisasi bantuan sosial pembiayaan pendidikan yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno, SE,MM mengatakan kepada SP bahwa sosialisasi hari ini untuk membahas mekanisme penyaluran dana bantuan sosial pembiayaan pendidikan.
“Mulai dari kriteria peserta didik yang berhak menerima bantuan sosial pembiayaan pendidikan, tata cara pengajuan usulan bantuan, proses pencairan, dan juga pertanggungjawaban penerima manfaat pembiayaan pendidikan,” terangnya.
“Sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kepala Bank Jabar Cabang Kota Depok, para pejabat struktural Disdik, juga Kepala SD, MI, SMP, dan MTs swasta se-kota Depok,” ujar Sutarno.
“Dikarenakan banyaknya peserta, maka sosialisasi ini dilaksanakan secara Hybrid, dengan jumlah peserta luring sebanyak 200 peserta dan daring sebanyak 210 peserta,” rincinya.
Sekdis Pendidikan itu juga menjelaskan, kalau sebelumnya di tahun 2021 kegiatan ini berbentuk hibah BOP atau Bantuan Operasional Pendidikan kelembagaan, maka di 2022 ini BOP berganti menjadi bantuan sosial pembiayaan pendidikan
Untuk besaran dana bantuan sosial pembiayaan pendidikan, lanjutnya, jenjang SDS ataupun MI swasta sebesar Rp2 juta per tahun per orang
“Target bantuan sosial pembiayaan pendidikan sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran). Untuk jenjang SD dan MI sebanyak 1137 siswa. SMP dan MTs sebanyak 8819 peserta. Hasil verifikasi terhadap usulan bantuan sosial pembiayaan pendidikan Tahun 2022. jenjang SD sebanyak 2268 orang dari 140 lembaga. Untuk jenjang MI sebanyak 6108 orang dari 139 lembaga. Untuk jenjang SD atau MI total seluruhnya 8376 atau dari 279 lembaga,” rinci Sutarno.
“Untuk jenjang SMP di tahun 2022 ini sebanyak 1820 orang dari 68 lembaga, sementara untuk MTs sebanyak 5259 orang dari 163 lembaga. Totalnya total 7079 orang dari 231 lembaga,” sambungnya.
“Seluruh sumber dana sosialisasi bantuan pembiayaan pendidikan berasal dari dana APBD Kota Depok Tahun 2022,” jelas Sutarno. (harlis)
