Swara Pendidikan (Baleka Depok) – Dinas Pendidikan Kota Depok menggelar sosialisasi perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) jenjang SD, PAUD, dan pendidikan nonformal tahun 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula lantai 10 balai kota Depok dibuka oleh Kepala Dinas pendidikan Hj. Siti chaerijah Aurijah. Diikuti 277 kepala Sekolah PAUD, SD Negeri dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. Jumat (31/05/24).
Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan SD, Disdik, Wawang Buang S.Pd, Kasubag umum dan Kepegawaian, Syaiful Anwar S.Pd MM dengan menghadirkan 2 narasumber dari BKPSDM, Taufik Iman Raharjo ST, Kepala Bidang Pengadaan Data dan Mutasi, serta Novi Andriani SKM,M.Kes, Kepala Bagian Organisasi Seketariat.
Dalam sambutannya, Hj.Siti chaerijah Aurijah mengatakan, kegiatan ini salah satu wujud nyata Dinas pendidikan dalam pemerataan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, terutama dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga kesetaraan agar bisa ikut terlibat dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Depok di Dunia Pendidikan.
Dia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi yang sama terkait perhitungan dan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi jabatan guru dan tenaga pendidik.
“Saya berharap kepada seluruh peserta yang hadir bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Menyimak secara cermat materi-materi yang nanti disampaikan oleh 2 narasumber. Dengan demikian kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi meningkatkan kualitas, mutu pendidikan di Kota Depok,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik, Wawang Buang S.Pd menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan, masalah honorer memang per Desember 2024 sudah tidak ada lagi. Kecuali yang sudah terdata dalam sistem.
“Sementara kendala kita dilapangan ini adalah tenaga-tenaga ASN dan PNS kita semakin berkurang, diantaranya ada yang pensiun, sedangkan dengan adanya pengangkatan P3K hanya beralih dari tenaga honor ke P3K, tidak ada penambahan SDM guru, sedangkan yang pensiun banyak,” ungkapnya.
“Makanya ini juga sebagai bahan evaluasi dan diskusi bagi kami di Dinas Pendidikan untuk kami sampaikan ke bagian kepegawaian BKPSDM untuk mempertimbangkan agar ada pengganti bagi guru-guru yang pension,” terangnya.
“Kami juga menanggapi adanya pertanyaan bagi para guru yang rangkap jabatan, satu guru pegang dua rombel. Kita jelaskan, aturannya mengacu kepada Permendikbud No 15 yang mengatur alokasi jam mengajar yaitu minimal 24 jam, maksimal 40 jam perminggu,” tandasnya.
“Kalau ada teman-teman guru yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam, maka kita beri tugas tambahan buat mereka, pilihannya kalau guru, kita kasih tambahan mengajar di kelas 1 dan 2. Kalau dia mengajar satu rombel untuk mencapai jam minimal tadi, mereka kita tugaskan pegang bidang studi PJOK. Semua itu dalam rangka memaksimalkan dan memenuhi minimal jam mengajar mereka,” paparnya.
Kabid Pembinaan SD itu menjelaskan terkait Plt kepala sekolah. Secara aturan dilapangan, perlu adanya penyesuaian. Makanya kita usulkan.
“Kalau sudah di usulkan ke BKPSDM dan mendapat SK dari BKPSDM pastinya hak mereka akan terpenuhi dan juga mendapatkan tunjangan,” katanya.
Awang berharap, setelah mengikuti sosialisasi ini, teman-teman bisa mencerna betul materi yang disampaikan, sehingga nantinya bisa memetakan kebutuhan untuk tenaga pendidik dan kependidikan disekolahnya. (amer)
