Swara Pendidikan – Istilah desil kerap muncul dalam berbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait penyaluran bantuan sosial dan program pendidikan. Sayangnya, di tengah masyarakat masih berkembang pemahaman yang keliru. Desil sering dianggap sebagai penanda mutlak antara kaya dan miskin, bahkan kerap menimbulkan stigma. Padahal, konsep desil—khususnya Desil 1–6—lebih menekankan pada tingkat kerentanan ekonomi, bukan semata status kekayaan.
Secara sederhana, desil adalah metode pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Pemerintah membagi data tersebut ke dalam sepuluh kelompok (desil), dari yang paling rentan hingga yang paling sejahtera. Semakin kecil angka desil, semakin tinggi tingkat kerentanannya.
Memahami Desil 1 hingga Desil 6
Desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Umumnya, mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, pendapatan sangat rendah, serta sangat bergantung pada bantuan sosial. Kelompok ini menjadi prioritas utama dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Desil 2 masih berada dalam kategori miskin. Meski sebagian telah memiliki penghasilan, tingkat pendapatannya rendah dan sangat mudah terguncang oleh kenaikan harga kebutuhan pokok atau tekanan ekonomi lainnya.
Desil 3 dikenal sebagai kelompok hampir miskin. Secara ekonomi, mereka berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun posisinya sangat rapuh. Peristiwa seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), sakit, atau meningkatnya biaya hidup dapat dengan cepat mendorong mereka jatuh ke kondisi miskin.
Desil 4 masuk dalam kategori rentan miskin. Kondisi ekonomi kelompok ini relatif lebih stabil, tetapi masih memiliki risiko tinggi terdampak krisis ekonomi, bencana, atau situasi darurat yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraannya.
Desil 5 sering disebut sebagai kelompok pas-pasan. Kebutuhan dasar umumnya sudah terpenuhi, namun mereka belum sepenuhnya aman secara ekonomi. Guncangan tertentu, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya pendidikan, masih bisa berdampak signifikan.
Sementara itu, Desil 6 berada pada kelompok menengah ke atas dengan pendapatan yang relatif lebih stabil. Kelompok ini umumnya tidak menjadi prioritas penerima bantuan sosial reguler, meskipun dalam kondisi tertentu tetap dapat terdampak situasi ekonomi nasional.
Siapa yang Menentukan Desil?
Penentuan desil dilakukan oleh pemerintah melalui sistem nasional. Data utama bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial dan digunakan lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Penilaian desil tidak hanya berdasarkan penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai indikator, seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan, serta pola pengeluaran rumah tangga. Data tersebut dikumpulkan, diverifikasi, dan diperbarui secara berkala.
Bukan Stigma, Melainkan Alat Kebijakan
Penting dipahami bahwa desil bukan label permanen dan bukan cap sosial. Status desil dapat berubah seiring perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Sistem ini digunakan sebagai alat pemetaan kesejahteraan dan kerentanan, agar kebijakan dan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
Dengan pemahaman yang benar mengenai Desil 1–6, masyarakat diharapkan tidak lagi salah menilai kebijakan pemerintah, serta tidak menjadikan istilah desil sebagai sumber stigma. Sebaliknya, desil harus dipahami sebagai instrumen untuk mendorong keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok yang paling membutuhkan.
(Redaksi)
