Oleh: Ir. Iwan Girindra Wardana, MA
Salah satu profesi masyarakat Indonesia yang aktifitasnya tidak terlepas dari pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah nelayan, terutama nelayan perikanan tangkap. Faktor yang sangat mempengaruhi biaya operasional penangkapan ikan adalah biaya bahan bakar minyak yang mencapai kisaran 70% sampai 80% dari total biaya operasional penangkapan ikan. Besarnya kebutuhan nelayan akan minyak untuk operasi penangkapan tidak diimbangi dengan kestabilan harga BBM. Sehingga bisa menimbulkan ketidakseimbangan antara pengeluaran biaya operasional dengan hasil yang didapat.
Setiap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pihak nelayan atau perusahaan dituntut untuk untung yang dalam hal ini artinya pemasukan lebih besar dibanding dengan pengeluarannya, dengan demikian biaya operasional harus ditekan sekecil mungkin namun armada penangkapan tetap dalam kondisi laik laut.
Diketahui, harga solar untuk industri menembus angka RP 17.000 per liter. Sedangkan, industri perikanan sudah membayar pungutan hasil perikanan (PHP) di awal (praproduksi). Kondisi ini tentu saja membuat sejumlah kapal perikanan kini mangkrak karena beban operasional kapal yang mahal. Seperti di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, sebagian kapal industri perikanan yang kembali ke pelabuhan akhirnya tidak bisa berangkat melaut.
Mangkraknya operasional kapal akan membuat buruh-buruh nelayan kehilangan penghasilan. Di sisi lain, berhentinya operasional kapal berpotensi mengancam suplai ikan nasional. Stok ikan yang kian menipis akan memicu kenaikan harga ikan. Saat ini, harga sejumlah komoditas ikan sudah naik di kisaran 10 persen.
Dengan kondisi seperti ini tentu saja pemerintah diharapkan untuk terus menjaga stabilitas harga agar tidak ada penurunan daya beli masyarakat. Dan juga pemerintah diharpkan dapat mengawasi penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan memastikan ketersediaan stok BBM, sebelum menaikkan harga.
Pemerintah di masa sulit seperti saat ini perlu juga terus berusaha memberi akses BBM alternative seperti LPG kepada nelayan agar bisa menikmati energi yang terjangkau, serta membuat aturan yang memungkinkan LPG dijual kepada nelayan.
Peraturan Presiden nomor 126 tahun 2015 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk kapal perikanan bagi nelayan skala kecil (tradisional) yang merupakan keberlanjutan dari Perpres nomor 5 tahun 2006 sebagai upaya dalam mengembangkan sumber energy alternative yang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia perlu terus didorong untuk diimplementasikan.
Operasional kapal yang menggunakan bahan bakar gas dapat menghemat biaya sampai 50 persen. Hal itu diteliti oleh Guru Besar Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Bantuan lain berupa converter perlu juga diberikan sehingga nelayan bisa beralih dengan mudah dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas.
Pola dari model perhitungannya bisa dimisalkan sebagai berikut, di kapal konsumsi bahan bakar per jam rata-rata 1.000 liter. Kalau solar harganya Rp 5.150 per liter jadi sekitar Rp 5 juta per jam. Kalau menggunakan gas biayanya hanya sekitar Rp 1 juta,”
Sebanyak 600 ribu kapal nelayan ditagetkan akan beralih menggunakan bahan bakar gas pada tahun 2019 sebaiknya terus ditingkatkan setiap tahunnya, sebagai sebuah visi untuk mensejahterakan nelayan kita. Monitoring dan evaluasi untuk implementasi kebijakan diatas perlu dengan instens dipantau. Serta pengoptimalan pemerintah untuk mensosialisasikan penggunaan LPG kepada nelayan dioptimalisasikan karena terbukti mampu menggantikan solar dan bensin.
Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari sebuah pembangunan. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.
Masyarakat nelayan merupakan kelompok yang perlu terus menerus didorong untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena mereka memiliki karakteristik hidup yang beda dengan pola kehidupannya yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang mempunyai resiko yang sangat besar, tetapi realitas kehidupannya masih dibawah kesejahteraan.
Selamatkan dan perkuat Maritim Indonesia, semoga sektor perikanan dan kelautan Nasional dapat Berjaya dan perekonomian para nelayan semakin meningkat. **
Penulis adalah Dosen Politeknik Ahli Usaha Perikanan
