SWARA PENDIDIKAN.CO.ID (Kotabaru, Kalsel). Puluhan massa dari pedagang pasar kemakmuran Kotabaru hari ini, pada Kamis (31/03/16), melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kotabaru menuntut agar pemerintah daerah bisa memfasilitasi permasalahan tempat bongkar muat barang yang berimbas pada kenaikan biaya angkut.
Abdul Gafar koordinator unjuk rasa hari ini meminta agar bisa berdialog untuk mencari solusi masalah tempat bongkar muat yang dipindah ke terminal Stagen. Karena hal ini sangat memberatkan para pedagang karena harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya angkuta menuju pasar. Hal ini akan berimbas pada kenaikan harga barang dipasar Kotabaru.
Menurut Abdul Gafar, seharusnya ada sosialisasi lebih dahulu bila memang harus ada penertiban atau penataan kembali truk-truk pembawa barang yang dari Banjarmasin.
Unjuk rasa ini bertepatan dengan Rapat Paripurna DPRD Kotabaru terhadap 3 buah Raperda. 3 Raperda yang dibahas adalah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Juga Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daera Air Minum Kotabaru serta Rperda tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rapat Paripurna yg dihadiri oleh Forkopinda, Sekdakab Kotabaru, Kodim 1004 Kotabaru, Polres Kotabaru dan Lanal Kotabaru serta SKPD terkait ini mendapat pengawalan yang ketat dari aparat Polres Kotabaru.
Masa pengunjuk rasa bertahan agar dapat ditemui oleh Ketua DPRD Kotabaru yg sedang memimpin jalannya Rapat Paripurna tersebut. Setelah beberapa saat, Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Alpisah keluar menemui para pedagang yang berunjukrasa, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Sekdakab Kotabaru, Kodim 1004 Kotabaru, Polres dan Lanal Kotabaru.
Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Alpisah yang menemui para pedagang menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima dan mempelajari bahwa terkait dengan implikasi dari pemindahan terminal di mesjid raya ke terminal Stagen serta taksi yang dari Pulau Laut Timur yang diarahkan ke terminal Hilir Muara.
Hj. Alpisah juga mengatakan bahwa ini merupakan instruksi dan perintah dari Bupati kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kotabaru, namun karena Bupati dan Wakil Bupati tidak ada hari ini tidak bisa memberikan solusi namun nanti akan diberikan jadwal tersendiri untuk duduk bersama masing-masing pihak apa yang mendasari hal tersebut sehingga masyarakat tidak berimplikasi negatif yang besar kemudian agar kebijakan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Ini respon yang diberikan oleh DPRD Kotabaru. DPRD siap untuk mengundang stakeholder yang terkait dengan permasalahan ini.
Setelah ada janji dari Ketua DPRD untuk menindak lanjuti permasalahan ini, para pedagang membubarkan dii dengan tertib.
Sirajudin salah satu pedagang sembako yang dimintai keterangannya oleh awak media mengaakan bahwa dengan dipindahnya lokasi bongkar muat ke terminal Stagen para pedagang sangat keberatan dengan tambahan biaya untuk ongkos angkutan menuju pasar. Menurutnya biaya jadi dua kali lipat dari sebelumnya dan ini akan otomatis menaikan harga barang dipasar. (deddyamier/thalita)
