Home / Berita Pilihan / Aher Kukuhkan dan Lantik 792 Pejabat Eselon II, III, dan IV
klik disini
  • Aher Lantik 792 Pejabat Eselon II, III, dan IV

  • Kepala KCD 2 Wil Kota Bogor dan Depok, Dadang Ruhiyat

  • Kepala KCD 2 Wilayah Kota Bogor dan Depok, Dadang Ruhiyat bersama Kepsek SMKN 2 Depok, Tatang Komarudin

  • Kasie Pengawasan KCD 1 Kab. Bogor, H Ridwan Mujani

Aher Kukuhkan dan Lantik 792 Pejabat Eselon II, III, dan IV

Swara Pendidikan.co.id (BANDUNG) – Gubernur  Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan dan melantik sebanyak 792 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (19/02/18) kemarin.

Dengan adanya pelantikan dan pengukuhan ini, beberapa balai dilikuidasi dan diperkecil jumlahnya dan digabungkan fungsinya.

“Ada penggabungan sejumlah balai dilikuidasi untuk digabungkan fungsinya. Fungsinya tetap ada tapi balainya diperkecil jumlahnya. Ada juga cabang dinas, seperti di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  ada cabang dinas, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kehutanan,” terang orang nomor satu di Jawa Barat yang akrab disapa Aher.

Dia menambahkan, konsekuensi logis dari hadirnya beberapa cabang dinas ini ada sejumlah Pejabat Eselon III dan IV yang hilang di dinas induk. Kemudian mereka dipindahkan ke cabang-cabang dinas tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Cabang dinas ini ada jabatan-jabaran baru tapi kemudian karena ada cabang dinas digabungan kabupaten/kota mewakili provinsi. Kemudian berdasar konsekuensi logis Eselon IV di provinsi jadi hilang. Jadilah muncul di provinsi itu ada Eselon III tanpa ada Eselon IV. Eselon IV turun ke cabang dinas yang ada,” papar Aher.

“Dampaknya dari likuidasi atau penghilangan beberapa balai, kemudian fungsinya tidak hilang dan dihadirkannya cabang dinas, dengan hadir Eselon III baru dan Eselon IV-nya. Tapi Eselon IV yang ada di induknya jadi hilang, maka ada sejumlah jabatan Eselon III yang hilang. Ada juga jabatan Eselon IV yang hilang. Hilanglah dua jabatan itu. Nah, alhamdulillah dengan Eselon III yang kosong atau pensiun bisa ditempatkan lagi, sehingga tidak ada satupun Eselon III yang tidak dapat jabatan lagi,” lanjutnya.

Dikatakan Aher, ada juga beberapa Pejabat Eselon III dari balai yang dihilangkan dan mengisi jabatan Eselon III yang dua atau satu bulan lagi segera berakhir atau pensiun. Namun, kata Aher saat ini masih ada 30 Pejabat Eselon IV yang belum mendapat posisi.

“Untuk Eselon IV, ada 30 yang belum mendapatkan tempat. Insyaallah akan kita tempatkan pada Eselon IV yang pensiun atau kosong, kita sesuaikan dengan keahlian mereka. Kita cari atau sesuaikan dengan keahlian mereka. Insyaallah, saya kira dalam kurun waktu setahun ke depan atau ditambah dengan 2019 ke depan, semua akan terselesaikan secara bertahap, sehingga normal kembali situasinya, Eselon III dan IV menempati posisinya masing-masing,” jelas Aher.

Aher juga meminta kepada para Pejabat Eselon agar bisa menghadirkan kinerja yang baik. Tujuan dari rotasi dan penggabungan lembaga ini adalah untuk efisiensi dan membangun struktur pemerintahan yang ramping, namun memadai dan kaya akan fungsi.

“Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), atau Pejabat Administrator (Eselon III), atau pun Pejabat Pengawas (Eselon IV). Termasuk Pejabat Fungsional, sekali lagi saya minta supaya bekerja dengan baik, bekerja dengan detail. Tentu sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa, kalau kita ingin bekerja hanya semata-mata berdasarkan tupoksi, kita dengan sagat mudak menyelesaikan tupoksi kita,” pinta Aher.

“Tetapi manakala kita ingin menghadirkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, maka tentu segala pekerjaan kita harus dihadirkan dengan nuansa gerakan sosial. InshaAlloh dengan gerakan sosial, anggaran terbatas kita akan menghadirkan peran serta masyarakat, sehingga gerakan tersebut menjadi besar,” tambahnya.

Selain itu, Aher mengingatkan kepada para PNS Pemda Provinsi Jawa Barat untuk tetap bersikap netral saat pilgub nanti.

“PNS tidak boleh berpihak, sebab sanksinya cukup berat, sanksi administrasi bahkan sampai diberhentikan,” pungkas Aher. (harlis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.